Politisi PDI-P: Tak Perlu Mengadu Panglima TNI Yang Baru Dan Lama

 

Charles Honoris Anggota DPR Komisi I 2014-2019

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menilai, langkah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membatalkan rotasi yang dilakukan Panglima TNI sebelumnya tidak perlu dipermasalahkan.

Ia yakin, Hadi punya pertimbangan matang sebelum menganulir keputusan yang dikeluarkan Jenderal Gatot Nurmantyo itu.

“Tentunya sebagai Panglima TNI yang baru Marsekal Hadi mengetahui apa yang dibutuhkannya untuk bisa menjalankan roda organisasi TNI secara optimal,” kata Charles kepada Kompas.com, Rabu (20/12/2017).

Charles mengatakan, setiap pemimpin pasti memiliki metodologi dan cara kerja sendiri dalam memimpin. Oleh karena itu, menurut dia, wajar saja jika Marsekal Hadi memiliki kebebasan untuk melakukan perombakan sesuai kebutuhan organisasi yang dipimpinnya, selama hal itu tidak melanggar aturan.

Baca juga : AS Sudah Kehilangan Kredibilitas

“Jadi, masalah ini sudah tidak perlu menjadi polemik dan diperdebatkan lagi. Tidak perlu juga mengadu-adu antara panglima baru dengan panglima yang lama,” kata Politisi PDI-P ini.

Charles meminta semua pihak untuk membiarkan Gatot pensiun dengan tenang tanpa diganggu hiruk-pikuk dan kegaduhan politik.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membatalkan keputusan panglima TNI sebelumnya, Jenderal Gatot Nurmantyo, tentang mutasi sejumlah perwira tinggi TNI.

Surat yang diterbitkan Gatot bernomor Kep/982/XII/2017 tertanggal 4 Desember dianulir lewat penerbitan surat keputusan baru dari Panglima Hadi bernomor Kep/928.a/XII/2017 tertanggal 19 Desember.

Dalam surat keputusan yang diteken pada akhir masa jabatannya sebagai Panglima TNI, Gatot Nurmantyo memutasi 85 perwira tinggi TNI.

Baca juga : AS Dinilai Langgar Hukum Internasional Akui Yerusalem Ibu Kota Israel

Namun, melalui surat keputusan baru ini, rotasi terhadap 16 perwira tinggi TNI yang sebelumnya dilakukan Gatot dinyatakan tidak ada.

Salah satu perwira tinggi yang batal dirotasi adalah Letjen TNI Edy Rahmayadi.

Edy sebelumnya dirotasi Gatot dari jabatan Pangkostrad menjadi Perwira Tinggi Mabes TNI AD dalam rangka pensiun dini. Namun, rotasi itu dinyatakan tidak ada dan Edy tetap menjabat Pangkostrad.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto beralasan, keputusan mutasi tersebut diambil atas dasar kebutuhan dan tantangan organisasi.

Sumber : Kompas

AS Dinilai Langgar Hukum Internasional Akui Yerusalem Ibu Kota Israel

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dinilai melanggar hukum internasional karena memberikan pengakuan atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Indonesia pun diminta bersikap tegas atas sikap AS itu.

“Tindakan Presiden Trump mengumumkan pengakuan AS atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel melanggar hukum internasional dan membahayakan proses perdamaian di Timur Tengah,” kata anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris kepada detikcom, Kamis (7/12/2017).

Dikatakannya, Dewan Keamanan PBB dalam beberapa dekade terakhir sudah mengeluarkan berbagai resolusi yang menegaskan bahwa pendudukan Israel atas sebagian wilayah Yerusalem ilegal.
“Sebuah Resolusi DK PBB itu final dan mengikat bagi seluruh negara anggota PBB termasuk Amerika Serikat,” kata Charles.

Charles menyebut DK PBB pernah mengeluarkan Resolusi 242 tahun 1967 yang memerintahkan Israel untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang direbutnya melalui perang termasuk Yerusalem.

Baca juga : Anggota Komisi I Apresiasi Jokowi Tunjuk Marsekal Hadi Tjahjanto Calon Panglima TNI

“Lalu ada Resolusi 476 DK PBB tahun 1980 dimana PBB tidak mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memerintahkan seluruh negara anggota PBB untuk memindahkan kedutaan besarnya dari kota Yerusalem. Buntutnya tidak ada satu negara pun hari ini yang memiliki kedutaan besar di Yerusalem,” tegasnya.

“Pemerintah RI harus segera mengutuk langkah AS yang memberikan pengakuan atas Yerusalem sebagai Ibu Kota negara Israel,” sambungnya.

Di dalam forum PBB, Indonesia diminta harus menyuarakan dan mengingatkan agar resolusi-resolusi DK PBB terkait Yerusalem bisa ditegakkan. Bahkan, lanjut Charles, Indonesia bisa berperan dalam menggalang negara-negara anggota PBB untuk menginisiasi sebuah resolusi dalam forum Sidang Umum PBB yang menegaskan kembali bahwa Yerusalem bukan Ibu Kota Israel.

“Langkah terakhir Trump ini sangat membahayakan proses perdamaian yang sudah diupayakan selama puluhan tahun. Bahkan ini bisa menjadi amunisi tambahan bagi kelompok-kelompok yang kerap membajak isu Palestina untuk menyebarkan paham radikal dan melakukan aksi-aksi terorisme,” kata Charles.

Sumber : Detik

Komisi I DPR Dukung Niat KSAU Beli Pesawat Baru

Marsekal Hadi Tjahjanto, yang baru saja dilantik menjadi KSAU, ingin meremajakan alutsista dengan membeli pesawat baru, bukan dari hibah. Komisi I DPR siap mendukung rencana tersebut.

“Kami sependapat dengan keinginan beliau untuk tidak lagi menerima hibah, tetapi melakukan peremajaan pesawat dengan membeli baru,” ungkap anggota Komisi I DPR Charles Honoris dalam perbincangan dengan detikcom, Rabu (18/1/2017).

Dengan membeli pesawat-pesawat baru, diharapkan tidak ada lagi insiden kecelakaan akibat pesawat yang sudah tua atau kurang memadainya perawatan. Charles menyebut prajurit harus melakukan latihan tempur dengan alutsista yang kondisinya terbaik.

“Kami siap mendukung realisasi misi tersebut,” ujarnya.

Charles juga mengapresiasi penunjukan Hadi menjadi KSAU untuk menggantikan Marsekal Agus Supriatna yang akan pensiun. Presiden Joko Widodo, menurutnya, telah memilih perwira tinggi yang tepat untuk memimpin jajaran TNI AU.

“Beliau memiliki track record yang baik selama berdinas di TNI. Sebagai mantan Irjen Kementerian Pertahanan, beliau pasti memahami kondisi alutsista TNI hari ini,” kata Charles.

“Dalam dua tahun terakhir, berbagai kecelakaan pesawat terbang mengharuskan TNI AU segera melakukan reformasi manajemen alutsista. Marsekal Hadi adalah sosok yang tepat untuk melakukan itu,” tambahnya.

Pengalaman Hadi sebagai Sekretaris Militer Presiden disebut Charles juga dapat membawa nilai tambah bagi kepemimpinannya di TNI AU. Mantan Kadispenau tersebut dianggap memahami visi-misi Presiden Joko Widodo terkait peningkatan kapasitas pertahanan udara negara.

“Saya berharap di bawah kepemimpinan Marsekal Hadi, TNI AU bisa meningkatkan profesionalitasnya dan dapat meningkatkan kemampuan pertahanan udara kita,” tutur Charles.

“Sesuai dengan Nawacita Jokowi-JK dan Trisakti Bung Karno. Selamat bertugas, Marsekal Hadi,” imbuh politikus PDIP itu.

Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi I lainnya, Supiadin. Purnawirawan TNI tersebut menilai Hadi sebagai sosok yang mumpuni untuk mengemban tugas sebagai KSAU.

“Sebagai seorang KSAU, saya yakin Marsekal Hadi Tjahjanto mampu mengemban tugasnya secara profesional,” ucap Supiadin saat dihubungi terpisah, Rabu (18/1).

Sebelumnya, Marsekal Hadi mengungkapkan tekadnya untuk meremajakan alutsista. Ia tak ingin TNI AU mendapatkan hibah pesawat bekas namun ingin membeli baru.

“Keinginan kita beli, tidak hibah. Beli pesawat baru. (Juga) akan ada penambahan 12 radar, sehingga total menjadi 32. Kita arahkan tidak ada bolong-bolong lagi apabila ada pesawat yang melanggar,” urai Hadi setelah dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (18/1).

Sumber : DETIK

Penyumbang Dana Kampanye Ahok-Djarot dari Seluruh Indonesia

Charles Honoris

Dana patungan untuk kampanye pasangan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat mencapai Rp48 miliar. Dana itu dikumpulkan bukan hanya dari warga Jakarta, tapi dari seluruh masyarakat Indonesia.

“Kami dapat dana gotong royong dari berbagai wilayah, sampai pelosok terjauh dari Papua,” kata Charles Honoris, Bendahara Tim Pemenangan Ahok-Djarot, di Rumah Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (21/12/2016).

Menurut Charles, pernah suatu waktu ia dihubungi seorang pria dari Papua. Pria itu menanyakan bagaimana caranya menyumbang untuk kampanye Ahok-Djarot.

“Karena di kota tempat dia tinggal tidak ada BCA,” ucap Charles.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai, publik Indonesia memiliki antusiasme dengan sistem penggalangan dana yang dilakukan tim pemenangan Ahok-Djarot. Ia mengklaim, pasangan Ahok-Djarot menjadi yang pertama menerapkan konsep gotong royong.

“Kita juga memberikan pendidikan politik di Indonesia dan mengembangkan budaya politik baru dengan bentuk partisipatif,” ujar Charles.

Pemberi sumbangan, lanjut Charles, kebanyakan berasal dari kalangan menengah ke bawah. Jumlah penyumbang dana perseorangan di bawah Rp10 juta menjadi terbanyak.

“Tidak sedikit juga yang jumlah (patungannya) Rp10 ribu,” ucap Charles.

Sesuai aturan KPU, masyarakat dapat melakukan patungan mulai dari Rp10 ribu sampai Rp75 juta. “Antusiasme masyarakat memberikan sumbangan bukan hanya dari orang yang punya uang lebih banyak, tapi yang pas-pasan saja mau,” ungkap Charles.

Untuk diketahui, dari dana patungan Rp48 miliar yang terkumpul, sebanyak Rp18,5 miliar adalah hasil patungan perseorangan. Sumber lain berasal dari badan hukum swasta sebanyak Rp4,7 miliar dan dari partai politik sebanyak Rp200 juta.

Sumber : Metrotvnews

Politikus PDIP Dukung TNI Tindak Tegas Pemecah Belah NKRI

Charles Honoris Bernyanyi Bersama Menghibur Warga

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris mengapresiasi langkah TNI yang berkomitmen mencegah retaknya keutuhan NKRI. Charles mendukung penuh penumpasan pihak-pihak yang berupaya memecah NKRI.

“Pernyataan Panglima TNI (Jenderal Gatot Nurmantyo) bahwa TNI tidak memberikan toleransi gerakan-gerakan yang ingin memecah-belah bangsa, melalui politisasi SARA, patut diapresiasi dan didukung,” kata Charles di Jakarta, Senin (31/10/2016).

Politikus partai berlambang kepala banteng ini berharap komitmen demi Pancasila dan Kebhinekaan pun dipegang teguh oleh Panglima TNI dan seluruh jajaran. Charles berharap TNI netral, terutama terkait Pilkada serentak 2017 ini.

“Netralitas TNI juga diuji dalam Pilkada 2017 ini. Sehingga, Prajurit TNI harus netral dan menjalankan tugas-tugasnya secara profesional, walaupun ada perwira atau keluarga besar TNI yang terlibat sebagai calon kepala daerah,” ucap dia.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meminta seluruh jajaran TNI untuk menindak tegas setiap gerakan yang berupaya memecah-belah NKRI. Terutama menjelang perhelatan Pilkada serentak 2017.

“Sebagai alat negara, TNI tidak akan mentolerir gerakan-gerakan yang ingin memecah-belah bangsa, mengadu domba bangsa dengan provokasi dan politisasi SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan),” ucap Gatot beberapa waktu lalu.

Sumber : Metrotvnews

Satgas Tinombala Dapat Apresiasi, Kapolri Dipuji

Meski kepolisian masih melakukan identifikasi terhadap jasad terduga Santoso, politikus PDI Perjuangan Charles Honoris sudah mengapresiasi kinerja pasukan satgas Tinombala, dalam operasi perburuan pentolan Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

Nama Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga dia sebut. “Kapolri yang baru Tito Karnavian baru saja menorehkan prestasi membanggakan di awal jabatannya. Pimpinan kelompok teroris yang selama ini jadi buron, Santoso, diduga sudah berhasil dilumpuhkan pasukan Satgas Tinombala yang merupakan gabungan personel TNI-Polri,” kata Charles di Jakarta, Selasa (19/7).

Dengan dilumpuhkannya Santoso, lanjut Charles, Tito sudah melunasi janjinya sewaktu menjadi Kepala BNPT. Ketika itu Tito menyatakan untuk menangkap dan meringkus Santoso hanya menunggu waktu saja dan janji tersebut telah direalisasikan.

“Harus diakui bahwa ini keberhasilan operasi yang dilakukan karena koordinasi yang apik antara TNI, Polri dan BNPT,” ujar Anggota Komisi I DPR itu.

Sejak Januari 2016 lalu hingga kini tercatat operasi Tinombala yang digelar telah membuat kelompok Santoso kian melemah dan terdesak, hingga akhirnya berhasil dilumpuhkan. Peristiwa ini menurutnya sebuah prestasi yang membanggakan.

“Presiden Jokowi tidak salah memilih Kapolri. Dan ke depan koordinasi dengan institusi lain harus semakin diperkuat dalam operasi-operasi memberantas kelompok teroris yang masih mengancam keamanan nasional,” pungkasnya.

Sumber : JPNN

Pilkada DKI, PDIP Mulai Siap Mesin Partai

Charles Honoris Bernyanyi Bersama Menghibur Warga

PDI Perjuangan tampaknya menjadikan kemenangan di Pilkada DKI 2017 mendatang sebagai target nomor satu. Tidak tanggung-tanggung, semua anggota DPR RI dari Fraksi PDIP dikerahkan untuk memastikan ibu kota jatuh ke tangan partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

”Perintah itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, setelah memanggil 109 anggota DPR dari PDIP beberapa waktu lalu,” ujar Ketua DPP PDIP yang juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Senin (27/6).

Informasi itu dibenarkan anggota Fraksi PDIP, Charles Honoris. Menurutnya, setiap anggota DPR diberi tugas untuk mengawal kelurahan-kelurahan di Jakarta.

”Kita (anggota DPR) memang sudah ditugaskan masing-masing wilayahnya. Kalau saya di Kelurahan Kamal, Kalideres. Jadi masing-masing dari 109 anggota Fraksi PDI Perjuangan ditugasin untuk masing-masing kelurahan untuk memenangkan siapa pun yang diusung PDI Perjuangan,” katanya.

Bukan hanya anggota dewan di Jakarta, arahan itu juga disampaikan ke kepala daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. ”Kepada daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah juga akan turun ke Jakarta menggalang komunitas mereka masing-masing untuk pemenangan DKI Jakarta,” ungkap Charles.

Anggota Komisi I DPR RI itu mengatakan, kebijakan ini merupakan bagian dari persiapan mesin partai. Dengan begitu, ketika Megawati suda menentukan calon, mesin partai dapat langsung bergerak dengan kekuatan penimenyiapkan mesin partai ketika nanti calon yang akan diusung diputuskan oleh Megawati.

”Selama ini kan, kalau kita liat historis 2012, PDI Perjuangan menentukan calon pada menit-menit terakhir dan akhirnya calon yang diputuskan DPP partai bukan hanya jadi gubernur DKI tapi jadi presiden. Saya yakin, kita ini masih berproses, saya yakin PDI Perjuangan menghasilkan yang terbaik dengan DKI Jakarta,” tandasnya.

Sumber : fajar.co.id

INDONESIA BELUM PERLU PENJARA KHUSUS TERORIS

Charles Honoris di Ruang DPR, Dok.JPNN

Indonesia dianggap belum memerlukan penjara khusus teroris. Pemisahan para terduga dan tersangka teroris di penjara khusus teroris dinilai bukan solusi yang manjur.

Pengamat politik LIPI Hermawan Sulistiyo berpendapat, penjara khusus teroris adalah penangangan teroris dari hilir. Menurut dia penanggulangan teroris yang paling penting adalah penanganan di hulu.

Ia menyebut sampai saat ini msh banyak buku-buku yang mengajarkan tentang radikalisme beredar bebas. “Penyebaran paham-paham melalui publikasi inilah yang mendesak untuk diberantas,” kata Hermawan di Malang, Senin (18/4).

Berbeda dengan Hermawan, anggota Komisi I DPR Charles Honoris mengatakan penjara khusus teroris dapat dipertimbangkan. Meski muncul kekhawatiran akan adanya pelanggaran HAM di dalam penjara, namun ia yakin dengan pengawasan yang ketat risiko itu dapat diminimalisir.

Charles menganggap pemisahan tahanan antara teroris dan nonteroris dapat mencegah penyebaran paham radikal.  “Selama ini tahanan non teroris menjadi sasaran tahanan teroris untuk menyebarkan ideologi dan merekrut kader baru,” ucap dia mengakhiri.

Sumber : republika.co.id

Charles Honoris: Sepertinya Donald Trump Bisa Dipanggil Melalui Video Call

Lima anggota DPR RI sekitar jam 14.00 WIB kemarin mendatangi ruang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) guna melaporkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua DPR RI Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

Sejak pukul 13.30 WIB, tiga dari lima anggota DPR RI tersebut yakni Maman Imanulhaq dari Fraksi PKB, Charles Honoris dari Fraksi PDI Perjuangan dan Amir Uskara dari Fraksi PPP sudah tiba di ruang MKD. Namun hingga pukul 15.00 WIB, laporan mereka belum diterima karena anggota MKD masih rapat internal.

Baca juga Charles Honoris Berharap Setya Novanto Dan Fadli Zon DapatSanksi Tegas Dari MKD

Tak berselang lama, muncul anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem, Akbar Faisal, dan Adian Napitupulu dari Fraksi PDI Perjuangan. Tampak pula wartawan baik media cetak, televisi dan online. Sekitar pukul 15.15 WIB mereka baru dipersilakan masuk ruangan MKD.

Kepada wartawan, Politisi muda Charles Honoris menjelaskan, bahwa laporan ini berkaitan kehadiran Setya Novanto dan Fadli Zon dalam kampanye kandidat presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

“Sebagai pimpinan DPR RI, sangat tidak etis bila mereka berdua menghadiri acara kampanye kandidat presiden Amerika Serikat tersebut,” kritik tegas Charles Honoris sesaat sebelum memasuki ruang MKD, gedung DPR RI, Jakarta (Senin 7/9).

Selain itu menurut Charles Honoris, Setya Novanto dan Fadli Zon ke AS menggunakan fasilitas dan biaya negara. Sehingga bisa diinterpretasikan macam-macam. Apalagi jelas sekali Donald Trump memperkenalkan Setya Novanto sebagai ketua DPR RI.

Baca juga Hadir Di Kampanye Capres AS, Setya Dan Fadli Dianggap LanggarEtika!!

Untuk memperkuat laporan tersebut, kelima anggota DPR RI tersebut membawa rekaman video kehadiran Setya Novanto dan Fadli Zon di acara kampanye Donald Trump.

Charles Honoris berharap agar Setya Novanto dan Fadli Zon dipanggil untuk diperiksa secara fair. Ketika ditanya apakah Donald Trump perlu dipanggil ,dia menyerahkannya sepenuhnya kepada MKD. Sebab mahkamah yang dibentuk menggantikan BK DPR RI ini, punya aturan sendiri.

“Saya rasa bisa dipanggil dan juga bisa lewat video call. Sekarangkan teknologi sangat canggih. Tapi saya tidak yakin apakah Donald Trump mau datang kalau dipanggil oleh MKD,” ujar Charles Honoris.

Sumber Rmol

PDI Perjuangan Berharap Permintaan Maaf Setya Novanto Dan Fadli Zon

Politisi muda PDI Perjuangan, Charles Honoris menyayangkan sikap Setya Novanto dan Fadli Zon yang belum meminta maaf pada masyarakat Indonesia karena telah hadir di acara Calon Presiden AS, Donald Trump, beberapa waktu lalu.

Padahal menurut Charles Honoris, masyarakat sangat menunggu keduanya menjelaskan alasan kehadirannya tersebut.

Baca juga Hadir Di Kampanye Capres AS, Setya Dan Fadli Dianggap Langgar Etika!!

“‎Ini yang kita tunggu ya, sampai detik ini belum ada statemen apapun dari Setya Novanto yang katanya speaker of the house, yang ketua DPR RI, katanya juru bicara DPR, belum bicara apapun soal hal ini. Kita masih menunggu. Saya berharap ada permintaan maaf kepada rakyat indonesia yang paling dirugikan soal hal ini,” ujar Charles Honoris selaku Anggota Komisi I DPR RI di depan ruangan rapat Mahkamah Kehormatan Dewan ‎(MKD), Komplek Parlemen, Senin, (7/9/2015).

Anggota Komisi I DPR RI tersebut membantah jika pelaporan yang dilakukan dirinya bersama sejumlah anggota dewan terhadap tindakan Setya Novanto dan Fadli Zon ke MKD merupakan pengalihan isu.

Menurut Politisi muda Charles Honoris, tindakannya melaporkan dua pimpinan tersebut ke MKD sebagai bentuk keprihatinan. Bangsa Indonesia malu, Setya dan Fadli sebagai pimpinan DPR telah hadir di acara kampanye.

Baca juga Charles Honoris Berharap Setya Novanto Dan Fadli Zon DapatSanksi Tegas Dari MKD

“Tanyakan ke publik ini pengalihan isu atau bukan karena rakyat Indonesia sedih, merasa malu dengan kehadiran pimpinan DPR di kampanye,” katanya.

Charles meminta MKD segera menindak lanjuti laporan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Setya dan Fadli di Amerika Serikat tersebut. Menurutnya MKD mesti segera melakukan pembuktian, sehingga nantinya jelas apakah ada sanksi atau tidak bagi kedua pimpinan DPR tersebut.

“Kita hanya meminta pertanggung jawaban‎ pimpinan DPR yang hadir dalam kampanye calon presiden asing. Kita minta MKD melakukan pembuktian. Kalau terbukti kita minta ada sanksinya,” kata Charles Honoris.

Sumber Tribunnews.com