Politisi PDI-P: Tak Perlu Mengadu Panglima TNI Yang Baru Dan Lama

 

Charles Honoris Anggota DPR Komisi I 2014-2019

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menilai, langkah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membatalkan rotasi yang dilakukan Panglima TNI sebelumnya tidak perlu dipermasalahkan.

Ia yakin, Hadi punya pertimbangan matang sebelum menganulir keputusan yang dikeluarkan Jenderal Gatot Nurmantyo itu.

“Tentunya sebagai Panglima TNI yang baru Marsekal Hadi mengetahui apa yang dibutuhkannya untuk bisa menjalankan roda organisasi TNI secara optimal,” kata Charles kepada Kompas.com, Rabu (20/12/2017).

Charles mengatakan, setiap pemimpin pasti memiliki metodologi dan cara kerja sendiri dalam memimpin. Oleh karena itu, menurut dia, wajar saja jika Marsekal Hadi memiliki kebebasan untuk melakukan perombakan sesuai kebutuhan organisasi yang dipimpinnya, selama hal itu tidak melanggar aturan.

Baca juga : AS Sudah Kehilangan Kredibilitas

“Jadi, masalah ini sudah tidak perlu menjadi polemik dan diperdebatkan lagi. Tidak perlu juga mengadu-adu antara panglima baru dengan panglima yang lama,” kata Politisi PDI-P ini.

Charles meminta semua pihak untuk membiarkan Gatot pensiun dengan tenang tanpa diganggu hiruk-pikuk dan kegaduhan politik.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membatalkan keputusan panglima TNI sebelumnya, Jenderal Gatot Nurmantyo, tentang mutasi sejumlah perwira tinggi TNI.

Surat yang diterbitkan Gatot bernomor Kep/982/XII/2017 tertanggal 4 Desember dianulir lewat penerbitan surat keputusan baru dari Panglima Hadi bernomor Kep/928.a/XII/2017 tertanggal 19 Desember.

Dalam surat keputusan yang diteken pada akhir masa jabatannya sebagai Panglima TNI, Gatot Nurmantyo memutasi 85 perwira tinggi TNI.

Baca juga : AS Dinilai Langgar Hukum Internasional Akui Yerusalem Ibu Kota Israel

Namun, melalui surat keputusan baru ini, rotasi terhadap 16 perwira tinggi TNI yang sebelumnya dilakukan Gatot dinyatakan tidak ada.

Salah satu perwira tinggi yang batal dirotasi adalah Letjen TNI Edy Rahmayadi.

Edy sebelumnya dirotasi Gatot dari jabatan Pangkostrad menjadi Perwira Tinggi Mabes TNI AD dalam rangka pensiun dini. Namun, rotasi itu dinyatakan tidak ada dan Edy tetap menjabat Pangkostrad.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto beralasan, keputusan mutasi tersebut diambil atas dasar kebutuhan dan tantangan organisasi.

Sumber : Kompas

AS Dinilai Langgar Hukum Internasional Akui Yerusalem Ibu Kota Israel

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dinilai melanggar hukum internasional karena memberikan pengakuan atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Indonesia pun diminta bersikap tegas atas sikap AS itu.

“Tindakan Presiden Trump mengumumkan pengakuan AS atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel melanggar hukum internasional dan membahayakan proses perdamaian di Timur Tengah,” kata anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris kepada detikcom, Kamis (7/12/2017).

Dikatakannya, Dewan Keamanan PBB dalam beberapa dekade terakhir sudah mengeluarkan berbagai resolusi yang menegaskan bahwa pendudukan Israel atas sebagian wilayah Yerusalem ilegal.
“Sebuah Resolusi DK PBB itu final dan mengikat bagi seluruh negara anggota PBB termasuk Amerika Serikat,” kata Charles.

Charles menyebut DK PBB pernah mengeluarkan Resolusi 242 tahun 1967 yang memerintahkan Israel untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang direbutnya melalui perang termasuk Yerusalem.

Baca juga : Anggota Komisi I Apresiasi Jokowi Tunjuk Marsekal Hadi Tjahjanto Calon Panglima TNI

“Lalu ada Resolusi 476 DK PBB tahun 1980 dimana PBB tidak mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memerintahkan seluruh negara anggota PBB untuk memindahkan kedutaan besarnya dari kota Yerusalem. Buntutnya tidak ada satu negara pun hari ini yang memiliki kedutaan besar di Yerusalem,” tegasnya.

“Pemerintah RI harus segera mengutuk langkah AS yang memberikan pengakuan atas Yerusalem sebagai Ibu Kota negara Israel,” sambungnya.

Di dalam forum PBB, Indonesia diminta harus menyuarakan dan mengingatkan agar resolusi-resolusi DK PBB terkait Yerusalem bisa ditegakkan. Bahkan, lanjut Charles, Indonesia bisa berperan dalam menggalang negara-negara anggota PBB untuk menginisiasi sebuah resolusi dalam forum Sidang Umum PBB yang menegaskan kembali bahwa Yerusalem bukan Ibu Kota Israel.

“Langkah terakhir Trump ini sangat membahayakan proses perdamaian yang sudah diupayakan selama puluhan tahun. Bahkan ini bisa menjadi amunisi tambahan bagi kelompok-kelompok yang kerap membajak isu Palestina untuk menyebarkan paham radikal dan melakukan aksi-aksi terorisme,” kata Charles.

Sumber : Detik

Satgas Tinombala Dapat Apresiasi, Kapolri Dipuji

Meski kepolisian masih melakukan identifikasi terhadap jasad terduga Santoso, politikus PDI Perjuangan Charles Honoris sudah mengapresiasi kinerja pasukan satgas Tinombala, dalam operasi perburuan pentolan Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

Nama Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga dia sebut. “Kapolri yang baru Tito Karnavian baru saja menorehkan prestasi membanggakan di awal jabatannya. Pimpinan kelompok teroris yang selama ini jadi buron, Santoso, diduga sudah berhasil dilumpuhkan pasukan Satgas Tinombala yang merupakan gabungan personel TNI-Polri,” kata Charles di Jakarta, Selasa (19/7).

Dengan dilumpuhkannya Santoso, lanjut Charles, Tito sudah melunasi janjinya sewaktu menjadi Kepala BNPT. Ketika itu Tito menyatakan untuk menangkap dan meringkus Santoso hanya menunggu waktu saja dan janji tersebut telah direalisasikan.

“Harus diakui bahwa ini keberhasilan operasi yang dilakukan karena koordinasi yang apik antara TNI, Polri dan BNPT,” ujar Anggota Komisi I DPR itu.

Sejak Januari 2016 lalu hingga kini tercatat operasi Tinombala yang digelar telah membuat kelompok Santoso kian melemah dan terdesak, hingga akhirnya berhasil dilumpuhkan. Peristiwa ini menurutnya sebuah prestasi yang membanggakan.

“Presiden Jokowi tidak salah memilih Kapolri. Dan ke depan koordinasi dengan institusi lain harus semakin diperkuat dalam operasi-operasi memberantas kelompok teroris yang masih mengancam keamanan nasional,” pungkasnya.

Sumber : JPNN

Pilkada DKI, PDIP Mulai Siap Mesin Partai

Charles Honoris Bernyanyi Bersama Menghibur Warga

PDI Perjuangan tampaknya menjadikan kemenangan di Pilkada DKI 2017 mendatang sebagai target nomor satu. Tidak tanggung-tanggung, semua anggota DPR RI dari Fraksi PDIP dikerahkan untuk memastikan ibu kota jatuh ke tangan partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

”Perintah itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, setelah memanggil 109 anggota DPR dari PDIP beberapa waktu lalu,” ujar Ketua DPP PDIP yang juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Senin (27/6).

Informasi itu dibenarkan anggota Fraksi PDIP, Charles Honoris. Menurutnya, setiap anggota DPR diberi tugas untuk mengawal kelurahan-kelurahan di Jakarta.

”Kita (anggota DPR) memang sudah ditugaskan masing-masing wilayahnya. Kalau saya di Kelurahan Kamal, Kalideres. Jadi masing-masing dari 109 anggota Fraksi PDI Perjuangan ditugasin untuk masing-masing kelurahan untuk memenangkan siapa pun yang diusung PDI Perjuangan,” katanya.

Bukan hanya anggota dewan di Jakarta, arahan itu juga disampaikan ke kepala daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. ”Kepada daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah juga akan turun ke Jakarta menggalang komunitas mereka masing-masing untuk pemenangan DKI Jakarta,” ungkap Charles.

Anggota Komisi I DPR RI itu mengatakan, kebijakan ini merupakan bagian dari persiapan mesin partai. Dengan begitu, ketika Megawati suda menentukan calon, mesin partai dapat langsung bergerak dengan kekuatan penimenyiapkan mesin partai ketika nanti calon yang akan diusung diputuskan oleh Megawati.

”Selama ini kan, kalau kita liat historis 2012, PDI Perjuangan menentukan calon pada menit-menit terakhir dan akhirnya calon yang diputuskan DPP partai bukan hanya jadi gubernur DKI tapi jadi presiden. Saya yakin, kita ini masih berproses, saya yakin PDI Perjuangan menghasilkan yang terbaik dengan DKI Jakarta,” tandasnya.

Sumber : fajar.co.id

INDONESIA BELUM PERLU PENJARA KHUSUS TERORIS

Charles Honoris di Ruang DPR, Dok.JPNN

Indonesia dianggap belum memerlukan penjara khusus teroris. Pemisahan para terduga dan tersangka teroris di penjara khusus teroris dinilai bukan solusi yang manjur.

Pengamat politik LIPI Hermawan Sulistiyo berpendapat, penjara khusus teroris adalah penangangan teroris dari hilir. Menurut dia penanggulangan teroris yang paling penting adalah penanganan di hulu.

Ia menyebut sampai saat ini msh banyak buku-buku yang mengajarkan tentang radikalisme beredar bebas. “Penyebaran paham-paham melalui publikasi inilah yang mendesak untuk diberantas,” kata Hermawan di Malang, Senin (18/4).

Berbeda dengan Hermawan, anggota Komisi I DPR Charles Honoris mengatakan penjara khusus teroris dapat dipertimbangkan. Meski muncul kekhawatiran akan adanya pelanggaran HAM di dalam penjara, namun ia yakin dengan pengawasan yang ketat risiko itu dapat diminimalisir.

Charles menganggap pemisahan tahanan antara teroris dan nonteroris dapat mencegah penyebaran paham radikal.  “Selama ini tahanan non teroris menjadi sasaran tahanan teroris untuk menyebarkan ideologi dan merekrut kader baru,” ucap dia mengakhiri.

Sumber : republika.co.id

Charles Honoris: Sepertinya Donald Trump Bisa Dipanggil Melalui Video Call

Lima anggota DPR RI sekitar jam 14.00 WIB kemarin mendatangi ruang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) guna melaporkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua DPR RI Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

Sejak pukul 13.30 WIB, tiga dari lima anggota DPR RI tersebut yakni Maman Imanulhaq dari Fraksi PKB, Charles Honoris dari Fraksi PDI Perjuangan dan Amir Uskara dari Fraksi PPP sudah tiba di ruang MKD. Namun hingga pukul 15.00 WIB, laporan mereka belum diterima karena anggota MKD masih rapat internal.

Baca juga Charles Honoris Berharap Setya Novanto Dan Fadli Zon DapatSanksi Tegas Dari MKD

Tak berselang lama, muncul anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem, Akbar Faisal, dan Adian Napitupulu dari Fraksi PDI Perjuangan. Tampak pula wartawan baik media cetak, televisi dan online. Sekitar pukul 15.15 WIB mereka baru dipersilakan masuk ruangan MKD.

Kepada wartawan, Politisi muda Charles Honoris menjelaskan, bahwa laporan ini berkaitan kehadiran Setya Novanto dan Fadli Zon dalam kampanye kandidat presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

“Sebagai pimpinan DPR RI, sangat tidak etis bila mereka berdua menghadiri acara kampanye kandidat presiden Amerika Serikat tersebut,” kritik tegas Charles Honoris sesaat sebelum memasuki ruang MKD, gedung DPR RI, Jakarta (Senin 7/9).

Selain itu menurut Charles Honoris, Setya Novanto dan Fadli Zon ke AS menggunakan fasilitas dan biaya negara. Sehingga bisa diinterpretasikan macam-macam. Apalagi jelas sekali Donald Trump memperkenalkan Setya Novanto sebagai ketua DPR RI.

Baca juga Hadir Di Kampanye Capres AS, Setya Dan Fadli Dianggap LanggarEtika!!

Untuk memperkuat laporan tersebut, kelima anggota DPR RI tersebut membawa rekaman video kehadiran Setya Novanto dan Fadli Zon di acara kampanye Donald Trump.

Charles Honoris berharap agar Setya Novanto dan Fadli Zon dipanggil untuk diperiksa secara fair. Ketika ditanya apakah Donald Trump perlu dipanggil ,dia menyerahkannya sepenuhnya kepada MKD. Sebab mahkamah yang dibentuk menggantikan BK DPR RI ini, punya aturan sendiri.

“Saya rasa bisa dipanggil dan juga bisa lewat video call. Sekarangkan teknologi sangat canggih. Tapi saya tidak yakin apakah Donald Trump mau datang kalau dipanggil oleh MKD,” ujar Charles Honoris.

Sumber Rmol

PDI Perjuangan Berharap Permintaan Maaf Setya Novanto Dan Fadli Zon

Politisi muda PDI Perjuangan, Charles Honoris menyayangkan sikap Setya Novanto dan Fadli Zon yang belum meminta maaf pada masyarakat Indonesia karena telah hadir di acara Calon Presiden AS, Donald Trump, beberapa waktu lalu.

Padahal menurut Charles Honoris, masyarakat sangat menunggu keduanya menjelaskan alasan kehadirannya tersebut.

Baca juga Hadir Di Kampanye Capres AS, Setya Dan Fadli Dianggap Langgar Etika!!

“‎Ini yang kita tunggu ya, sampai detik ini belum ada statemen apapun dari Setya Novanto yang katanya speaker of the house, yang ketua DPR RI, katanya juru bicara DPR, belum bicara apapun soal hal ini. Kita masih menunggu. Saya berharap ada permintaan maaf kepada rakyat indonesia yang paling dirugikan soal hal ini,” ujar Charles Honoris selaku Anggota Komisi I DPR RI di depan ruangan rapat Mahkamah Kehormatan Dewan ‎(MKD), Komplek Parlemen, Senin, (7/9/2015).

Anggota Komisi I DPR RI tersebut membantah jika pelaporan yang dilakukan dirinya bersama sejumlah anggota dewan terhadap tindakan Setya Novanto dan Fadli Zon ke MKD merupakan pengalihan isu.

Menurut Politisi muda Charles Honoris, tindakannya melaporkan dua pimpinan tersebut ke MKD sebagai bentuk keprihatinan. Bangsa Indonesia malu, Setya dan Fadli sebagai pimpinan DPR telah hadir di acara kampanye.

Baca juga Charles Honoris Berharap Setya Novanto Dan Fadli Zon DapatSanksi Tegas Dari MKD

“Tanyakan ke publik ini pengalihan isu atau bukan karena rakyat Indonesia sedih, merasa malu dengan kehadiran pimpinan DPR di kampanye,” katanya.

Charles meminta MKD segera menindak lanjuti laporan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Setya dan Fadli di Amerika Serikat tersebut. Menurutnya MKD mesti segera melakukan pembuktian, sehingga nantinya jelas apakah ada sanksi atau tidak bagi kedua pimpinan DPR tersebut.

“Kita hanya meminta pertanggung jawaban‎ pimpinan DPR yang hadir dalam kampanye calon presiden asing. Kita minta MKD melakukan pembuktian. Kalau terbukti kita minta ada sanksinya,” kata Charles Honoris.

Sumber Tribunnews.com

DPR RI Dan Parlemen Tiongkok Membahas Isu Buruh Murah

Kabar SENAYAN ala WEB – DPR RI meminta Parlemen Tiongkok memberi perhatian dan jaminan agar investasi di Indonesia tidak diembel-embeli keharusan menerima tenaga kerja level pekerja dari negara tirai bambu tersebut. Hal ini menjadi bahasan dalam pertemuan bilateral parlemen dua negara di sela-sela sidang Komisi Tetap Masalah Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan Asian Parliamentary Assembly (APA) di Jakarta 19-20 Agustus.

“Saya konsen sekali pada pemberitaan yang menyebut investasi Tiongkok di Indonesia harus dengan syarat memberi lapangan kerja bagi buruh murah atau pekerja kasar dari sana. Tadi kami sampaikan secara blak-blakan kepada Parlemen Tiongkok agar memperhatikan hal ini, karena itu akan membahayakan lapangan kerja bagi warga negara Indonesia,” kata anggota BKSAP Charles Honoris usai pertemuan di Hotel Intercontinental, Jakarta, Rabu (19/8/15).

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menyebut sangat menghargai keinginan Tiongkok untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, melakukan investasi pada sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia. Namun kerja sama hendaknya dilakukan dengan mengedepankan prinsip saling menguntungkan dan aturan hukum yang jelas.

Anggota delegasi Indonesia yang cukup aktif menyampaikan pendapatnya dalam persidangan komisi tetap APA ini, juga menyambut baik ajakan untuk membangun sinergi pada program silk road maritim yang sedang dikembankan pemerintahan Tiongkok. Ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Indosia yang juga mengedepankan pembangunan kamaritiman.

“Nah pada kesempatan pertemuan saya juga memimpa parlemen Tiongkok untuk peduli pada isu penegakan hukum di wilayah laut. Indonesia saat ini sangat concern pada masalah illegal fishing dan siap bertindak tegas sesuai rambu-rambu hukum yang ada,” tekan Charles Honoris.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Delegasi Tiongkok Zhao Baige menerima sejumlah masukan yang disampaikan delegasi DPR. Terkait isu buruh murah Tiongkok yang didatangkan ke Indonesia, ia berjanji akan membahasnya di dalam negeri termasuk membicarakan dengan pemerintahnya.

Sumber pikiran-rakyat.com

LINK

MAJALAH KESEMBILAN: EDISI JUNI – JULI 2015

Bagi warga Jakarta Barat, Utara dan Kepulauan Seribu yang berminat untuk mendapatkan majalah ini, kirimkan data lengkap, seperti nama, alamat, fotocopy KTP ke email kami rumahkonstituen@charles-honoris.com

Majalah kami terbit di setiap akhir bulan.

Redaksi menerima iklan (Komunitas, Organisasi, Karang Taruna, UKM, Layanan Masyarakat) secara gratis, kritik, saran dan masukan mohon di alamatkan ke Rumah Konstituen Charles Honoris Jl. Kebun Jeruk Raya No. 8, Jakarta Barat atau email ke rumahkonstituen@charles-honoris.com
Kirimkan opini atau artikel anda maksimal 3000 karakter tanpa spasi disertai identitas diri (berupa fotocopy KTP), nomor telepon, dan nomor rekening ke alamat email rumahkonstituen@charles-honoris.com
Redaksi berhak menyeleksi segala bahan iklan, opini, dan tulisan yang masuk.

DOWLOAD MAJALAH EDISI JUNI – JULI 2015

Charles Honoris, Segera Evaluasi Kebijakan Tenaga Kerja Asing!

Isu eksodus besar-besaran pekerja asing ke Indonesia sudah sangat mengganggu dalam dunia kerja Indonesia. Bisa dibilang telah mengusik rasa keadilan dari rakyat Indonesia. Pasalnya, di negeri kita ini masih banyaknya rakyat yang pengangguran, tetapi lapangan pekerjaan justru diberikan kepada orang asing.

“Tentunya rakyat dan tenaga kerja Indonesia sangat terganggu dengan isu itu,” kata politisi muda PDI Perjuangan, Charles Honoris di Jakarta, Jumat (3/7).

Menurut anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris, jika melihat data dari Kementerian Tenaga Kerja per 1 Januari hingga Mei 2014, tercatat ada 41.365 tenaga kerja asing asal China yang telah diberikan ijin oleh Kementerian Tenaga Kerja. Jumlah tenaga kerja asal negeri tirai bambu itu yang terdaftar saja jumlah sungguh sangat besar. Bagaimana dengan tenaga kerja asing yang tidak terdafatar, tentunya bisa lebih banyak lagi, kata Charles Honoris.

Dari kasus itu, Charles Honoris mempertanyakan komitmen dari Menteri Tenaga Kerja dalam melaksanakan program pemerintahan Jokowi-JK.

“Dari kasus ini jelas menunjukkan bahwa visi Trisakti dan Nawa Cita yang diusung oleh Jokowi-JK tidak mampu diterjemahkan secara baik oleh menteri-menterinya. 10 juta lapangan kerja baru yang dijanjikan oleh pemerintah Jokowi-JK ternyata dijawab dengan banyaknya pekerja asing yang bekerja di Indonesia pada sektor-sektor yang seharusnya bisa dikerjakan oleh anak-anak bangsa,” tegas Charles Honoris.

Kondisi seperti itu ujar Charles Honoris, tidak bisa dibiarkan dan harus segera diselesaikan. Untuk itu Charles Honoris meminta agar Kementrian dan lembaga terkait segera turun ke lapangan dan mengatasi masalah ini. Sebab Charles Honoris mencurigai ada ketidakberesan dalam persoalan tenaga kerja asing tersebut.

“Bisa dimungkinkan ada sindikat percaloan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Atau bisa jadi ada permainan dengan pihak pemberi ijin. Kalo benar bahwa pekerja asal China itu hanya sebagai pekerja serabutan dan tidak memiliki keahlian tertentu maka perusahaan yang memperkerjakan orang asing tersebut memang harus dikenai sanksi tegas,” kata Charles Honoris.

Sebab menurut Charles Honoris, biasanya para pekerja asing itu bekerja paling lama enam bulan. Jika lebih dari enam bulan itu berarti illegal. Pengendalian untuk masuknya tenaga kerja asing juga harus diperketat dan harus berpihak kepada kepentingan nasional.

“Perimbangannya tidak cukup satu berbanding 10, akan tetapi satu pekerja asing harus didampingi dengan 50 pekerja Indonesia,” jelas Charles Honoris.

“Kita ini bangsa yang besar, bukan bangsa tempe. Kita harus percaya pada kekuatan bangsa kita sendiri. Kami sangat welcome dengan investor asing akan tetapi aturan dan kepentingannya harus lebih mengutamakan kepentingan Indonesia bukan sekedar orientasi profit semata,” tegas legislator asal DKI Jakarta ini.

Sumber RMOL.COM