Politisi PDI-P: Tak Perlu Mengadu Panglima TNI Yang Baru Dan Lama

 

Charles Honoris Anggota DPR Komisi I 2014-2019

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menilai, langkah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membatalkan rotasi yang dilakukan Panglima TNI sebelumnya tidak perlu dipermasalahkan.

Ia yakin, Hadi punya pertimbangan matang sebelum menganulir keputusan yang dikeluarkan Jenderal Gatot Nurmantyo itu.

“Tentunya sebagai Panglima TNI yang baru Marsekal Hadi mengetahui apa yang dibutuhkannya untuk bisa menjalankan roda organisasi TNI secara optimal,” kata Charles kepada Kompas.com, Rabu (20/12/2017).

Charles mengatakan, setiap pemimpin pasti memiliki metodologi dan cara kerja sendiri dalam memimpin. Oleh karena itu, menurut dia, wajar saja jika Marsekal Hadi memiliki kebebasan untuk melakukan perombakan sesuai kebutuhan organisasi yang dipimpinnya, selama hal itu tidak melanggar aturan.

Baca juga : AS Sudah Kehilangan Kredibilitas

“Jadi, masalah ini sudah tidak perlu menjadi polemik dan diperdebatkan lagi. Tidak perlu juga mengadu-adu antara panglima baru dengan panglima yang lama,” kata Politisi PDI-P ini.

Charles meminta semua pihak untuk membiarkan Gatot pensiun dengan tenang tanpa diganggu hiruk-pikuk dan kegaduhan politik.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membatalkan keputusan panglima TNI sebelumnya, Jenderal Gatot Nurmantyo, tentang mutasi sejumlah perwira tinggi TNI.

Surat yang diterbitkan Gatot bernomor Kep/982/XII/2017 tertanggal 4 Desember dianulir lewat penerbitan surat keputusan baru dari Panglima Hadi bernomor Kep/928.a/XII/2017 tertanggal 19 Desember.

Dalam surat keputusan yang diteken pada akhir masa jabatannya sebagai Panglima TNI, Gatot Nurmantyo memutasi 85 perwira tinggi TNI.

Baca juga : AS Dinilai Langgar Hukum Internasional Akui Yerusalem Ibu Kota Israel

Namun, melalui surat keputusan baru ini, rotasi terhadap 16 perwira tinggi TNI yang sebelumnya dilakukan Gatot dinyatakan tidak ada.

Salah satu perwira tinggi yang batal dirotasi adalah Letjen TNI Edy Rahmayadi.

Edy sebelumnya dirotasi Gatot dari jabatan Pangkostrad menjadi Perwira Tinggi Mabes TNI AD dalam rangka pensiun dini. Namun, rotasi itu dinyatakan tidak ada dan Edy tetap menjabat Pangkostrad.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto beralasan, keputusan mutasi tersebut diambil atas dasar kebutuhan dan tantangan organisasi.

Sumber : Kompas

AS Dinilai Langgar Hukum Internasional Akui Yerusalem Ibu Kota Israel

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dinilai melanggar hukum internasional karena memberikan pengakuan atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Indonesia pun diminta bersikap tegas atas sikap AS itu.

“Tindakan Presiden Trump mengumumkan pengakuan AS atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel melanggar hukum internasional dan membahayakan proses perdamaian di Timur Tengah,” kata anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris kepada detikcom, Kamis (7/12/2017).

Dikatakannya, Dewan Keamanan PBB dalam beberapa dekade terakhir sudah mengeluarkan berbagai resolusi yang menegaskan bahwa pendudukan Israel atas sebagian wilayah Yerusalem ilegal.
“Sebuah Resolusi DK PBB itu final dan mengikat bagi seluruh negara anggota PBB termasuk Amerika Serikat,” kata Charles.

Charles menyebut DK PBB pernah mengeluarkan Resolusi 242 tahun 1967 yang memerintahkan Israel untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang direbutnya melalui perang termasuk Yerusalem.

Baca juga : Anggota Komisi I Apresiasi Jokowi Tunjuk Marsekal Hadi Tjahjanto Calon Panglima TNI

“Lalu ada Resolusi 476 DK PBB tahun 1980 dimana PBB tidak mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memerintahkan seluruh negara anggota PBB untuk memindahkan kedutaan besarnya dari kota Yerusalem. Buntutnya tidak ada satu negara pun hari ini yang memiliki kedutaan besar di Yerusalem,” tegasnya.

“Pemerintah RI harus segera mengutuk langkah AS yang memberikan pengakuan atas Yerusalem sebagai Ibu Kota negara Israel,” sambungnya.

Di dalam forum PBB, Indonesia diminta harus menyuarakan dan mengingatkan agar resolusi-resolusi DK PBB terkait Yerusalem bisa ditegakkan. Bahkan, lanjut Charles, Indonesia bisa berperan dalam menggalang negara-negara anggota PBB untuk menginisiasi sebuah resolusi dalam forum Sidang Umum PBB yang menegaskan kembali bahwa Yerusalem bukan Ibu Kota Israel.

“Langkah terakhir Trump ini sangat membahayakan proses perdamaian yang sudah diupayakan selama puluhan tahun. Bahkan ini bisa menjadi amunisi tambahan bagi kelompok-kelompok yang kerap membajak isu Palestina untuk menyebarkan paham radikal dan melakukan aksi-aksi terorisme,” kata Charles.

Sumber : Detik

Komisi I DPR Dukung Niat KSAU Beli Pesawat Baru

Marsekal Hadi Tjahjanto, yang baru saja dilantik menjadi KSAU, ingin meremajakan alutsista dengan membeli pesawat baru, bukan dari hibah. Komisi I DPR siap mendukung rencana tersebut.

“Kami sependapat dengan keinginan beliau untuk tidak lagi menerima hibah, tetapi melakukan peremajaan pesawat dengan membeli baru,” ungkap anggota Komisi I DPR Charles Honoris dalam perbincangan dengan detikcom, Rabu (18/1/2017).

Dengan membeli pesawat-pesawat baru, diharapkan tidak ada lagi insiden kecelakaan akibat pesawat yang sudah tua atau kurang memadainya perawatan. Charles menyebut prajurit harus melakukan latihan tempur dengan alutsista yang kondisinya terbaik.

“Kami siap mendukung realisasi misi tersebut,” ujarnya.

Charles juga mengapresiasi penunjukan Hadi menjadi KSAU untuk menggantikan Marsekal Agus Supriatna yang akan pensiun. Presiden Joko Widodo, menurutnya, telah memilih perwira tinggi yang tepat untuk memimpin jajaran TNI AU.

“Beliau memiliki track record yang baik selama berdinas di TNI. Sebagai mantan Irjen Kementerian Pertahanan, beliau pasti memahami kondisi alutsista TNI hari ini,” kata Charles.

“Dalam dua tahun terakhir, berbagai kecelakaan pesawat terbang mengharuskan TNI AU segera melakukan reformasi manajemen alutsista. Marsekal Hadi adalah sosok yang tepat untuk melakukan itu,” tambahnya.

Pengalaman Hadi sebagai Sekretaris Militer Presiden disebut Charles juga dapat membawa nilai tambah bagi kepemimpinannya di TNI AU. Mantan Kadispenau tersebut dianggap memahami visi-misi Presiden Joko Widodo terkait peningkatan kapasitas pertahanan udara negara.

“Saya berharap di bawah kepemimpinan Marsekal Hadi, TNI AU bisa meningkatkan profesionalitasnya dan dapat meningkatkan kemampuan pertahanan udara kita,” tutur Charles.

“Sesuai dengan Nawacita Jokowi-JK dan Trisakti Bung Karno. Selamat bertugas, Marsekal Hadi,” imbuh politikus PDIP itu.

Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi I lainnya, Supiadin. Purnawirawan TNI tersebut menilai Hadi sebagai sosok yang mumpuni untuk mengemban tugas sebagai KSAU.

“Sebagai seorang KSAU, saya yakin Marsekal Hadi Tjahjanto mampu mengemban tugasnya secara profesional,” ucap Supiadin saat dihubungi terpisah, Rabu (18/1).

Sebelumnya, Marsekal Hadi mengungkapkan tekadnya untuk meremajakan alutsista. Ia tak ingin TNI AU mendapatkan hibah pesawat bekas namun ingin membeli baru.

“Keinginan kita beli, tidak hibah. Beli pesawat baru. (Juga) akan ada penambahan 12 radar, sehingga total menjadi 32. Kita arahkan tidak ada bolong-bolong lagi apabila ada pesawat yang melanggar,” urai Hadi setelah dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (18/1).

Sumber : DETIK

Penyumbang Dana Kampanye Ahok-Djarot dari Seluruh Indonesia

Charles Honoris

Dana patungan untuk kampanye pasangan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat mencapai Rp48 miliar. Dana itu dikumpulkan bukan hanya dari warga Jakarta, tapi dari seluruh masyarakat Indonesia.

“Kami dapat dana gotong royong dari berbagai wilayah, sampai pelosok terjauh dari Papua,” kata Charles Honoris, Bendahara Tim Pemenangan Ahok-Djarot, di Rumah Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (21/12/2016).

Menurut Charles, pernah suatu waktu ia dihubungi seorang pria dari Papua. Pria itu menanyakan bagaimana caranya menyumbang untuk kampanye Ahok-Djarot.

“Karena di kota tempat dia tinggal tidak ada BCA,” ucap Charles.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai, publik Indonesia memiliki antusiasme dengan sistem penggalangan dana yang dilakukan tim pemenangan Ahok-Djarot. Ia mengklaim, pasangan Ahok-Djarot menjadi yang pertama menerapkan konsep gotong royong.

“Kita juga memberikan pendidikan politik di Indonesia dan mengembangkan budaya politik baru dengan bentuk partisipatif,” ujar Charles.

Pemberi sumbangan, lanjut Charles, kebanyakan berasal dari kalangan menengah ke bawah. Jumlah penyumbang dana perseorangan di bawah Rp10 juta menjadi terbanyak.

“Tidak sedikit juga yang jumlah (patungannya) Rp10 ribu,” ucap Charles.

Sesuai aturan KPU, masyarakat dapat melakukan patungan mulai dari Rp10 ribu sampai Rp75 juta. “Antusiasme masyarakat memberikan sumbangan bukan hanya dari orang yang punya uang lebih banyak, tapi yang pas-pasan saja mau,” ungkap Charles.

Untuk diketahui, dari dana patungan Rp48 miliar yang terkumpul, sebanyak Rp18,5 miliar adalah hasil patungan perseorangan. Sumber lain berasal dari badan hukum swasta sebanyak Rp4,7 miliar dan dari partai politik sebanyak Rp200 juta.

Sumber : Metrotvnews

Politikus PDIP Dukung TNI Tindak Tegas Pemecah Belah NKRI

Charles Honoris Bernyanyi Bersama Menghibur Warga

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris mengapresiasi langkah TNI yang berkomitmen mencegah retaknya keutuhan NKRI. Charles mendukung penuh penumpasan pihak-pihak yang berupaya memecah NKRI.

“Pernyataan Panglima TNI (Jenderal Gatot Nurmantyo) bahwa TNI tidak memberikan toleransi gerakan-gerakan yang ingin memecah-belah bangsa, melalui politisasi SARA, patut diapresiasi dan didukung,” kata Charles di Jakarta, Senin (31/10/2016).

Politikus partai berlambang kepala banteng ini berharap komitmen demi Pancasila dan Kebhinekaan pun dipegang teguh oleh Panglima TNI dan seluruh jajaran. Charles berharap TNI netral, terutama terkait Pilkada serentak 2017 ini.

“Netralitas TNI juga diuji dalam Pilkada 2017 ini. Sehingga, Prajurit TNI harus netral dan menjalankan tugas-tugasnya secara profesional, walaupun ada perwira atau keluarga besar TNI yang terlibat sebagai calon kepala daerah,” ucap dia.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meminta seluruh jajaran TNI untuk menindak tegas setiap gerakan yang berupaya memecah-belah NKRI. Terutama menjelang perhelatan Pilkada serentak 2017.

“Sebagai alat negara, TNI tidak akan mentolerir gerakan-gerakan yang ingin memecah-belah bangsa, mengadu domba bangsa dengan provokasi dan politisasi SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan),” ucap Gatot beberapa waktu lalu.

Sumber : Metrotvnews

Satgas Tinombala Dapat Apresiasi, Kapolri Dipuji

Meski kepolisian masih melakukan identifikasi terhadap jasad terduga Santoso, politikus PDI Perjuangan Charles Honoris sudah mengapresiasi kinerja pasukan satgas Tinombala, dalam operasi perburuan pentolan Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

Nama Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga dia sebut. “Kapolri yang baru Tito Karnavian baru saja menorehkan prestasi membanggakan di awal jabatannya. Pimpinan kelompok teroris yang selama ini jadi buron, Santoso, diduga sudah berhasil dilumpuhkan pasukan Satgas Tinombala yang merupakan gabungan personel TNI-Polri,” kata Charles di Jakarta, Selasa (19/7).

Dengan dilumpuhkannya Santoso, lanjut Charles, Tito sudah melunasi janjinya sewaktu menjadi Kepala BNPT. Ketika itu Tito menyatakan untuk menangkap dan meringkus Santoso hanya menunggu waktu saja dan janji tersebut telah direalisasikan.

“Harus diakui bahwa ini keberhasilan operasi yang dilakukan karena koordinasi yang apik antara TNI, Polri dan BNPT,” ujar Anggota Komisi I DPR itu.

Sejak Januari 2016 lalu hingga kini tercatat operasi Tinombala yang digelar telah membuat kelompok Santoso kian melemah dan terdesak, hingga akhirnya berhasil dilumpuhkan. Peristiwa ini menurutnya sebuah prestasi yang membanggakan.

“Presiden Jokowi tidak salah memilih Kapolri. Dan ke depan koordinasi dengan institusi lain harus semakin diperkuat dalam operasi-operasi memberantas kelompok teroris yang masih mengancam keamanan nasional,” pungkasnya.

Sumber : JPNN

Pilkada DKI, PDIP Mulai Siap Mesin Partai

Charles Honoris Bernyanyi Bersama Menghibur Warga

PDI Perjuangan tampaknya menjadikan kemenangan di Pilkada DKI 2017 mendatang sebagai target nomor satu. Tidak tanggung-tanggung, semua anggota DPR RI dari Fraksi PDIP dikerahkan untuk memastikan ibu kota jatuh ke tangan partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

”Perintah itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, setelah memanggil 109 anggota DPR dari PDIP beberapa waktu lalu,” ujar Ketua DPP PDIP yang juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Senin (27/6).

Informasi itu dibenarkan anggota Fraksi PDIP, Charles Honoris. Menurutnya, setiap anggota DPR diberi tugas untuk mengawal kelurahan-kelurahan di Jakarta.

”Kita (anggota DPR) memang sudah ditugaskan masing-masing wilayahnya. Kalau saya di Kelurahan Kamal, Kalideres. Jadi masing-masing dari 109 anggota Fraksi PDI Perjuangan ditugasin untuk masing-masing kelurahan untuk memenangkan siapa pun yang diusung PDI Perjuangan,” katanya.

Bukan hanya anggota dewan di Jakarta, arahan itu juga disampaikan ke kepala daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. ”Kepada daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah juga akan turun ke Jakarta menggalang komunitas mereka masing-masing untuk pemenangan DKI Jakarta,” ungkap Charles.

Anggota Komisi I DPR RI itu mengatakan, kebijakan ini merupakan bagian dari persiapan mesin partai. Dengan begitu, ketika Megawati suda menentukan calon, mesin partai dapat langsung bergerak dengan kekuatan penimenyiapkan mesin partai ketika nanti calon yang akan diusung diputuskan oleh Megawati.

”Selama ini kan, kalau kita liat historis 2012, PDI Perjuangan menentukan calon pada menit-menit terakhir dan akhirnya calon yang diputuskan DPP partai bukan hanya jadi gubernur DKI tapi jadi presiden. Saya yakin, kita ini masih berproses, saya yakin PDI Perjuangan menghasilkan yang terbaik dengan DKI Jakarta,” tandasnya.

Sumber : fajar.co.id

Posko Banjir Jakarta Charles Honoris

Posko Banjir Jakarta Charles Honoris

Charles Honoris

Info untuk warga:
Dalam rangka aksi peduli dan gotong royong menghadapi banjir yang ada diwilayah Jakarta, khususnya Jakarta Barat dan Jakarta Utara, Rumah Konstituen Charles Honoris (RKCH) mendirikan Posko Tanggap Banjir, yang ada di Jl Kebon Jeruk Raya No 8, Jakarta Barat.

Mohon warga berkenan update info terahkir situasi banjir diwilayah khususnya Jakarta Barat dan Jakarta Utara, Tim RK Charles Honoris akan segera berkordinasi dengan wilayah bersangkutan.

Silahkan menghubungi: 021-53662305, 08522961638, 083877242107, 085312185971.

Charles Honoris: Gara-gara Masalah Partai Kinerja di DPR Terganggu

Charles Honoris Bernyanyi Bersama Menghibur Warga

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Charles Honoris mengungkapkan sekarang ini para anggota dewan sedang memasuki masa reses. Momentum ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi produk perundangundangan yang merupakan hasil perjuangan di senayan.

Oleh karena itu, Anggota DPR RI Komisi I menambahkan, kekisruhan yang terjadi di rumah rakyat selama ini jelas membuat agenda-agenda kerja para anggota dewan tidak bisa berjalan secara ideal. Banyak agenda kerja anggota dewan yang tersendat dan mengakibatkan tersanderanya kepentingan rakyat

“Akibat konflik internal yang terjadi di tubuh partai politik lain juga ikut memberi andil terhambatnya kerja2 para wakil rakyat di DPR. Seperti kita ketahui bersama bahwa kita (anggota dewan) merupakan kepanjangan tangan partai di legislatif. Jadi, kondisi internal di partai mempengaruhi kondisi Fraksi di dpr dan kinerja personal dari anggotanya di parlemen,” kata anak dari pengusaha Luntungan Honoris itu yang dikutip media online Tribunnews.

Charles Honoris pun bersyukur PDI Perjuangan memiliki figur pemersatu yang sangat kuat dalam diri ketua umum kami, Megawati Soekarnoputri. Konsistensi beliau dalam hal ideologi dan kepememimpinan menjadi jaminan soliditas partai.

Mari bersemangat bersama-sama untuk memperjuangkan hak rakyat atas terpilihnya di Senayan agar dana reses yang telah disediakan berjalan lancar dan bermanfaat bagai masyarakat Indonesia, tutup Ketua Taruna Merah Putih Jakarta ini.
By, Admin

Charles Honoris: Indonesia Tak Perlu Menerima Permintan Kembali Timor Leste

Charles Honoris di Ruang DPR, Dok.JPNN

JAKARTA, GRESNEWS.COM – Wacana bergabungnya kembali Timor Leste ke Indonesia yang pernah dilontarkan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao, disarankan agar benar-benar dimatangkan lebih dulu pihak Timor Leste. Sebab wacana tersebut tentu akan menjadi polemik baru Timor Leste dan Indonesia.

Kita harus menghormati kedaulatan negara Timor Leste yang diakui dunia, belum tentu pernyataan Xanana merepresentasikan aspirasi rakyat Timor Leste. Mereka harus menyolidkan wacana ini dulu, kita tak perlu ikut berpolemik terhadap urusan dalam negeri mereka, ujar Charles Honoris, Anggota DPR RI Fraksi PDIP, di Senayan, Jumat, (10/10).

Mencuatnya wacana tersebut dianggap wajar lantaran Timor Leste memang dianggap lebih untung jika bergabung kembali ke Indonesia. Namun, jika ingin terealisasi, Timor Leste tentu harus mengadakaan referendum kedua yang dihadiri oleh salah satu perwakilan PBB. Hal itu diperlukan sebagai pengakuan dari masyarakat internasional.

Referendum yang dihadiri PBB untuk membuktikan bahwa rakyat di sana memang benar-benar ingin bergabung kembali, legitimasinya tetap harus dijaga. Kalau dari pihak Indonesia tidak perlu ikut membuat referendum, cukup menanyakan ke MPR mau diterima atau tidak niatan tersebut. Tapi yang terpenting harus ada penjajakan informal dari kedua belah pihak, jika kesepakatan sudah tercapai baru ditindaklanjuti secara formal, jelas Budidarmono, Pakar Hukum Tata Negara kepada Gresnews.com, Jumat, (10/10).

Pengamat Politik, Emrus Sihombing menduga kekecewaan terhadap sistem pemerintahan yang ada menjadi menjadi alasan kuat Tomor Leste ingin bergabung kembali. Terlepas sistem di sana bagus atau jelek, tapi yang pasti ini hanya kekecewaan beberapa kelompok politisi saja. Mungkin dianggap saat masa bergabung dengan kita mereka lebih sejahtera, ujarnya kepada Gresnews.com, Jumat, (10/10).

Namun, ia sendiri menyangsikan kesungguhan niat Timor Leste untuk bergabung. Hal itu diduga hanya opini segelintir orang saja, karena jika dibandingkan lepasnya mereka dari Indonesia jauh lebih banyak disepakati rakyat di sana. Indonesia pun hingga kini tak terlalu menanggapi serius wacana tersebut, bahkan Emrus mengatakan tidak ada untungnya sama sekali bagi Indonesia jika Pengamat Politik, Emrus Sihombing Timor Leaste bergabung kembali.

Dulu saat kita berintegrasi APBN banyak yang dikeluarkan untuk mereka, tapi nyatanya lepas. Jangan sampai kita terjebak dan berkorban dua kali, habis di pikiran, energi, dan biaya sedang masih banyak daerah terpencil di Indonesia yang harus diurusi. Mereka bergabung karena ada masalah, mungkin kemiskinan, suruh saja urus sendiri kan secara internasional sudah legitimate, ungkapnya.
Reporter : Aditya Widya Putri
Redaktur : Ramidi

Sumber: Gresnews